Kuasa Hukum Al Amin Dianggap Mengada-ada Atas Eksepsi

SIDANG TIPIKORJAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai eksepsi atau keberatan yang dibuat kuasa hukum Al Amin Nur Nasution merupakan tidak mendasar pada ketentuan dan hanya mengada-ada atau karangan sendiri. Justru tampak, kuasa hukum terdakwa tidak memahamai tentang bentuk surat dakwan.

Hal itu diungkapkan anggota tim JPU Anang Supriatana saat membacakan tanggapan eksepsi dari kuasa hukum al Amin di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIpikor), Jumat (12/9). Tanggapan JPU dibacakan bergantian oleh anggota JPU I Kadek Wiradana dan Anang Supriatna.

“Surat dakwaan JPU sudah tepat yaitu berbentuk dakwaan kombinasi dasarnya yaitu kumulatif. TApi disusun secara subsider yaitu dakwaa disususn berlapis dan berdasarkan ancaman pidana dari yang terberat samapai yang teringan,” kata Anang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Al Amien Nur Nasution. Menurut JPU, surat dakwaan sudah dibuat secara cermat. JPU juga menyatakan, keberatan penasihat hukum yang menyatakan dakwaan penuntut umum adalah kumulasi terlarang tidak mendasar.

“Dakwaan kumulatif terlarang tidak dapat diterima dan ditolak” ujar Anang

Menurut penuntut umum, dakwaan yang dibuat sudah masuk pada materi perkara dan mencantumkan apa yang dilanggar. Yaitu terdakwa melanggar untuk menjaga kerahasiaan jabatan dan menerima uang uang dari orang lain yang berkaitnan dengan jabatannya.

Dalam sidang sebelumnya, penasihat hukum Al Amin Nur Nasution mengajukan dua keberatan terhadap dakwaan JPU yaitu kalau surat dakwaan JPU dibuat tidak cermat dan kabur. kedua dakwaan itu mengandung kumulasi yang bertentangan dengan KUHAP.

Dalam dakwaan primer kesatu, tindakan Al Amin diancam dengan pasal 12 huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam dakwaan subsidair kesatu tindakan Al Amien diancam pidana pasal 11 Undang-Undang Pemeberantasan tindak pidana korupsi.

Penasihat hukum Al Amin, Sirra Prayuna menyatakan bahwa dakwaan kumulatif itu tidak boleh menyatukan peristiwa pidana yang tidak memiliki keterkaitan, dalam satu dakwaan.

“Tidak boleh seperti itu ini dakwaan yang terlarang. Karena kumulatif itu harus punya keterkaitan masalah antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lainnya,” ujar Sirra usai persidangan.

Menurut Ketua Majelis Hakim Edward Pattinasarani persidangan akan dilanjutkan pada Jumat depan tanggal 19 September 2008, dengan agenda putusan sela. Andi S Nugroho

Dimuat di Indonesia Bussines Today, 13 September 2009 (belum masuk editan redaktur)

5 thoughts on “Kuasa Hukum Al Amin Dianggap Mengada-ada Atas Eksepsi

  1. orang yang paling tidak mengerti hukum adalah orang hukum sendiri…karena ia sebenarnya tahu dan memutarbalikkkannnya….:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s