Ada 661 Minimarket Ilegal di Jakarta

Jurnas.com | SEBANYAK 661 gerai minimarket ilegal berdiri di lima wilayah Jakarta. Jumlah itu sesuai catatan Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta pada sejumlah minimarket seperti Indomart, Alfamart, Circle K dan Starmart. Mereka berdiri setelah keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 115/2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket.

Demikian disampaikan Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta bidang Perekonomian dan Administrasi, Hasan Basri dalam jumpa pers di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (22/2).

Sementara, kata dia, jumlah minimarket sebelum Instruksi Gubernur tersebut sebanyak 525 gerai. Sehingga jumlah minimarket total per Juli 2010 sebanyak 1.186 gerai. Hasan mengatakan, dengan bertambahnya jumlah minimarket ilegal tersebut maka telah diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 62/2010 tentang Penataan Usaha Minimarket di DKI Jakarta.

Instruksi tersebut meminta agar para walikota mendata ulang jumlah minimarket di wilayahnya, tidak mengizinkan penambahan minimarket dan mengendalikan pertumbuhan minimarket sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Kepala Satpol Pamong Praja juga membantu mengendalikan pertumbuhan minimarket dan Kepala Dinas KUMKM dan Perdagangan juga harus mendata minimarket berserta izinnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Hasan mengatakan, pendataan tersebut nanti mengelompokkan minimarket dalam empat hal antara lain, yang memiliki perizinan/persyaratan yang lengkap, tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan/perizinan sama sekali, dan persyaratan/perizinan ada tapi tidak tercatat atau diterbitkan oleh dinas.

Kepala Biro Perekonomian, Ratna Ningsih mengatakan saat ini Pemprov sedang dalam tahap pendataan minimarket sejak 14 Februari hingga 27 Februari. Pendataan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. “Kami akan liat perizinannya di beberapa unit dan pihak berwenang yang mengeluarkan izin tersebut akan diselidiki,” katanya.

Menurutnya, beberapa surat yang bakal diperiksa antara lain kterangan domisili yang dikeluarkan camat dan lurah, Izin Gangguan (Ho) oleh Satpol PP, TDP dan SIUP dikeluarkan Sudin KUMKM dan Perdagangan, IMB dari Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) hingga izin Prinsip yang dikeluarkan wali kota.

Sebelumnya, Ketua LSM Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan mengatakan, di Jakarta minimarket yang ada bukan bodong, tapi lebih pada izinnya yang asli tapi palsu (aspal). “Karena itu, Pemprov harus mengecek izin minimarket: apakah sesuai atau malah aspal,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s