Menengok Proyek Miliaran di Balaikota

“Saya akui ada kesalahan. Kalau ada audit, secara gentle saya siap mengakui kesalahan itu, saya tidak akan menyalahkan staf saya,” ujar Kabiro Umum Reswan. (foto: google.com)

IBARAT perempuan muda bersolek, begitulah dengan DPRD DKI Jakarta. Ruang paripurnanya direhab dengan biaya Rp16,5 miliar dari pagu sebesar Rp18,92 miliar. Rehab selesai akhir tahun lalu oleh kontraktor PT Rimbun Sekawan Utama. Yang diperbarui mulai karpet, dinding marmer, peredam suara, jam dinding berukuran besar, hingga layar ukuran 4,5 x 6 meter di kanan kiri ruangan.

Tak cuma itu, desain atap diubah berikut seluruh komponen penerangan. Hampir sebagian besar rehab mengganti komponen perangkat elektrikal khususnya audio. Mulai dari AC, speaker, amplifier, mixer, wirelles microphone, komputer hingga DVD player.

Menurut Sekretariat DPRD rehab dilakukan karena perangkat audio sudah uzur dan perlu diganti. “Sejak 1984 ruangan ini belum pernah direnovasi,” kata Sekretaris Dewan Hermanto, beberapa waktu lalu. Pada 2011, katanya, sebetulnya tak pernah mengajukan rehab. “Dalam program kami, rehab paripurna tidak ada,” katanya, tetapi saat dirinya mengakses daftar pelaksanaan anggaran (DPA) 2011, alokasi rehab sudah tercantum sebesar Rp18,92 miliar.

Ia mengaku tak membahas anggaran itu. Usulan anggaran itu berasal dari pokok-pokok pikiran dewan. “Kalau sudah muncul di DPA tentu harus dilakukan, kalau tidak nanti kami yang disalahkan,” katanya.

Ia juga tak melibatkan panitia urusan rumah tangga (PURT) DPRD. Ini yang dikritik anggota PURT Wanda Hamidah. Padahal panitia inilah yang menyetujui atau tidak sebelum proyek dilakukan, namun sejak 2011 kedudukannya tak lagi berfungsi. “PURT kan sudah dibubarkan, saya tidak tahu kenapa,” kata Politisi PAN-PKB itu.

Kepala Humas DPRD DKI Zulkarnaen membenarkan soal keberadaan PURT. “Bukan dibubarkan, kalau saya boleh bilang mati suri,” ujar Zul, panggilannya. Menurutnya, rencana rehab sudah ada sejak 2010. Waktu itu direncanakan rehab interior berupa penataan ruang dan eksterior untuk taman, pagar, dan pergantian dinding. Masing-masing diperhitungkan nilainya sebesar Rp6,6 miliar dan Rp7 miliar.

Menurut Zul, rencana itu diketahui Sekwan, Dinas Perumahan, dan pimpinan dewan. Namun, rencana itu buyar setelah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mencanangkan agar gedung-gedung pemerintahan berkonsep green building. Di awali dengan gedung Blok G dan pendirian Gedung DPRD baru. Masing-masing digelontorkan biaya sebesar Rp439 miliar (selama 2010-2012) dan Rp390 miliar (2010-2013). Selanjutnya rehab gedung dewan lama pun menyesuaikan konsep itu. Rehab interior ini berupa pembuatan ruang khusus Banggar, Balegda, PURT dan staf ahli dewan.

Di tahun 2011, biaya rehab itu muncul di DPA sekwan dan Dinas Perumahan. Pertama Sekwan hanya merehab paripurna. Baru di 2012, mereka kembali mengusulkan anggaran rehab interior dan eksterior gedung dengan anggaran sebesar Rp80 miliar.

Zul tak paham mengapa anggaran menjadi sebesar itu. Ia menduga karena perubahan konsep, sehingga mengubah perhitungan biaya rehab awal. Rehab itu termasuk pembuatan jembatan penghubung antara gedung lama dan gedung baru, dengan biaya sebesar Rp20 miliar. Sementara Dinas Perumahan selama dua tahun (2011-2012) mengusulkan sebesar Rp285,42 miliar untuk pembangunan gedung dewan, perencanaan interior gedung dewan sebesar Rp500 juta (2011), dan pekerjaan interior gedung dewan sebesar Rp55 miliar (2011-2012).

Meja Makan Gubernur

Lain di dewan, lain pula di Biro Umum DKI. Mereka mempersolek beberapa ruangan. Misalnya tahun ini mereka ingin mengganti sebanyak 17 microphone di ruang rapat BPUT dengan biaya sebesar Rp500 juta. Tapi, mereka mengaku sudah mencoret anggaran itu.

Kepala Biro Umum Pemprov DKI Reswan mengakui rencana itu. Usulan itu dilakukan oleh stafnya, tapi dirinya tidak tahu kok itu masih muncul di APBD 2012.  “Saya anggap mic di ruang BPUT itu belum perlu diganti karena kondisinya bagus,” kata Reswan.  “Saya akui ada kesalahan. Kalau ada audit, secara gentle saya siap mengakui kesalahan itu, saya tidak akan menyalahkan staf saya,” ujarnya. Meski itu dicoret, pengadaan mic serupa dilakukan untuk ruang rapat lantai 22 Gedung Blok G dengan biaya sebesar Rp800 juta.

Sebelumnya, pada 2011, Biro Umum juga mengganti mic di ruang rapat pimpinan sebanyak 15 biji dari 36 buah yang ada, dengan satu mic seharga Rp10 juta. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp300 juta. Alasannya selain mic, juga mengganti layar, monitor meja, dan proyektor. Mereka juga membeli kursi round table Balai Agung dengan biaya sebesar Rp100 juta, kursi serbaguna dan meja tamu Balai Agung (Rp300 juta), kursi meja makan di ruang makan gubernur (Rp200 juta), mebel di ruang sekda (Rp700 juta), layar dan proyektor Balai Agung (Rp500 juta), dan pembuatan gazebo Balaikota (Rp200 juta).

Pada 2012, mereka kembali merencanakan, antara lain renovasi pintu pagar otomatis (Rp300 juta), pembuatan papan nama (Rp255 juta), penggantian pompa banjir (Rp600 juta), renovasi ruang fitness (Rp300 juta), dan pengadaan layar Balai Agung (Rp100 juta).

Reswan membantah melakukan pemborosan anggaran. Justru pihaknya telah memotong beberapa pos, misalnya pengadaan pompa.  “Biro umum itu bekerja melayani pimpinan. Tidak mungkin harus menunggu rusak dulu baru diganti. Pelayanan kepada pimpinan tidak boleh berhenti,” katanya.

Coba misalnya anggaran microphone itu dialokasikan untuk menambah alokasi bantuan operasional buku (BOB), pendidikan gratis 12 tahun, atau pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Tentu saja, lebih banyak manfaatnya bagi warga Jakarta, daripada pembelian mic, renovasi ruang fitness, yang sebetulnya tak perlu-perlu amat dan cenderung pemborosan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s