Yang Muda Yang Berkarya (Korupsi)*

CERITA korupsi di Indonesia seperti tak ada habisnya. Mati satu tumbuh seribu. Bentuknya bermacam-macam, mulai suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, penggelapan pajak, atau pencucian uang (money laundry).

Terakhir, kita dikejutkan penetapan tersangka Dhana Widyatmika (DW), pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. DW dituduh melakukan korupsi dan pencucian uang.

Kejaksaan Agung menilai jumlah rekening DW tak wajar, karena hingga miliaran rupiah, yang tak sepadan dengan gaji sebagai PNS golongan III-C.

Kasus korupsi makin hari melibatkan sebagian golongan muda, yang rata-rata masih berumur di bawah 40 tahun. Tengok, terdakwa kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang,  M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh, tersangka kasus serupa.

Lalu, tersangka kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wa Ode Nurhayati. Juga, terpidana kasus penggelapan pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

Sebetulnya mereka adalah baru sebagian orang. Bahkan, di lingkup PNS, sejak 2002 Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan beberapa PNS muda golongan antara III-IV punya rekening tak wajar, hingga miliaran rupiah.

Fenomena tersebut tentunya cukup mengejutkan. Mengapa sebagian golongan muda ini terjebak pada kasus korupsi? Apakah terjadi disorientasi hidup?

Psikolog Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, perubahan yang terjadi bisa jadi karena faktor orientasi hidup sebagian golongan muda.

Menurut Hamdi, mereka masih menganggap bahwa orang-orang yang dihormati adalah orang-orang yang berduit. “Di luar negeri, anak-anak muda yang memiliki banyak duit, tapi tidak terlihat prestasinya akan dicemooh, darimana duitnya itu?” kata Hamdi saat berbincang dengan Jurnal Nasional, akhir pekan lalu.

Seharusnya, golongan muda Indonesia bisa mencontoh kesuksesan Bill Gates dan Steve Jobs yang suskes di bidang teknologi informasi, yang benar-benar bekerja keras meraih prestasi.

“Masalahnya hal itu tidak terjadi di Indonesia. Sebagian orang-orang mudanya memilih jalan pintas untuk kaya dan malah melanggar hukum,” katanya.

Sebagian lagi, anak muda yang berpolitik terjebak dalam etika politik pragmatis yang berkembang di tubuh partai politik. Parpol, kata Hamdi, cenderung menghargai kader yang jago lobi-lobi untuk menambah pundi-pundi anggaran partai. Ini dikarenakan biaya politik di  Indonesia sangat besar.

Tak pelak, kebijakan partai ‘merestui’ kadernya mencari tambahan duit.  “Ini ada yang salah di partai itu sendiri,” katanya.

Sementara perilaku korupsi di kementerian/lembaga, menurut Hamdi, karena budaya kerja di lingkungan tersebut masih membuka peluang untuk korupsi. Penyelewengan jabatan, suap menyuap dapat terjadi karena sistem pengawasan yang rendah dan tidak ada tindakan tegas.

Masalah biaya politik juga disoroti Uchok Sky Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Ia mengatakan bahwa parpol sangat membutuhkan anggaran besar untuk menggerakan organisasinya.

Makanya, bagaimanapun caranya dilakukan, salah satunya mengeruk uang dari negara. “Hal ini yang kemudian membuat prinsip kejujuran, kebenaran, dan moralitas anak muda hilang ketika masuk ke politik,” ujar Uchok.

Cara mengeruk uang negara itu beragam. Salah satunya, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengatakan bahwa BUMN atau BUMD sering dijadikan sebagai ‘ATM’ bagi sekelompok pejabat negara tertentu. Dan, fenomena itu bukan isapan jempol belaka.

“Berdasarkan pengusutan penegak hukum, cerita itu memang menunjukkan kenyataan. Ketika ditanya masalah ini, salah satu pejabat di BUMN kesulitan mencari jawabannya,” tulis Bibit dalam Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia.

Korupsi dan Dunia Ekstasi

Perilaku para koruptor berkaitan erat dengan sifat serakah manusia. Sifat ini dipengaruhi oleh dorongan prestise , simbol, dan status diri. Dan perilaku tamak tak memiliki batas geografis, hal itu terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Masyarakat kini dikelilingi komoditi-komiditi kapitalisme, sehingga dibujuk rayu ke dalam sifat konsumer. Hal ini yang berimbas pada hasrat sebagian orang untuk menumpuk kekayaan. Tak sedikit dari mereka yang cenderung menerabas aturan hukum, misalnya dengan korupsi. Di sinilah, ketidakmampuan seseorang mengendalikan hawa nafsunya.

Ada benarnya, Filsuf asal Perancis, Jean Baudrillard yang mengatakan bahwa seseorang yang tenggelam dalam pusaran siklus hawa nafsunya, pada titik ekstrim menjadi hampa akan makna dan nilai-nilai moral.

Dan perilaku korupsi itu sendiri boleh jadi mirip sebuah dunia ekstasi bagi para pelakunya. Dunia ekstasi, menyitir Dosen pada Magister Studi Pembangunan ITB  Yasraf Amir Piliang, adalah dunia yang diatur oleh hukum serba terbalik. “Yang amoral itu adalah yang membanggakan, “ tulisnya dalam Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaaan (2004).

Oleh karena itu bila, hawa nafsu sudah terbuka lebar, kata Jean Baudrillard, pusat gravitasi dunia kini telah digantikan oleh apa yang disebut ekonomi libido.

 

*(dimuat di http://www.jurnas.com tanggal 6 Maret 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s