Dari Johar 8: Bom Waktu*

Drama politik parlemen Senayan untuk sementara jeda terlebih dulu. Sidang paripurna RUU APBN-P 2012, Jumat (30/3) yang berlangsung sekitar 13 jam, pada dasarnya membolehkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), asal memenuhi syarat. Yaitu harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan lebih besar dari 15 persen dari asumsi ICP APBN-P 2012, dengan perhitungan ICP selama enam bulan terakhir.

Perjuangan mahasiswa, buruh, dan ormas-ormas seakan-akan mampu ‘mengalahkan’ politik parlemen. Aksi turun jalan dengan pengrusakan fasilitas publik dan jatuhnya para korban, sebetulnya hanya menunda. Aksi mereka hanya menjadi sebuah alat politik pencitraan dari sebagian partai politik.

Boleh dikata, apa yang sudah terjadi dalam sidang paripurna kemarin, hanyalah drama satu babak. Dengan tema: kenaikan harga BBM!

Seorang wartawan yang sehari-hari meliput di DPR mengatakan kepada saya, “Ini semua adalah kepentingan masing-masing partai,” kata wartawan perempuan itu. Ia menilai, partai oposan yang menolak kenaikan BBM berkepentingan menarik simpati bahwa seolah-olah mereka pro-rakyat, sehingga pada Pemilu 2014 keterpilihan partainya bisa besar. Sementara partai koalisi yang mendukung, katanya, tak jauh beda politiknya.

Tengok sajalah,kini kisruh antar partai politik yang sebelumnya menolak dan mendukung kenaikan harga, kini beralih ke masalah konsolidasi partai koalisi. Di koalisi ada yang merasa menjadi ‘pemenang’, karena berhasil menawarkan solusi, juga ada niatan pendempakan salah satu partai dari koalisi, karena dianggap mbalelo dari garis koalisi.

Heboh adu argumentasi para anggota dewan, sesungguhnya tak mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat. Sebab, masyarakat sendiri sudah apatis dan terlanjur ‘tak percaya’ dengan para politikus, yang sering diplesetkan banyak tikus (poli-tikus). Dan apakah memang benar mereka-mereka itu peduli sama rakyat kecil?

Masyarakat itu butuh kejujuran dan konsistensi. Kalau orang PKS bilang istiqamah. Saat ini tak ada keistiqamahan para politikus dalam memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mereka selalu mencari muka di momen-momen tertentu. Kasarnya, ingin tampang di media massa.

Politikus-politikus kita saat ini cenderung borjuis dan bertolak belakang ketika sebelum dan sesudah jadi anggota dewan. Mereka bersuara kritis, pro-rakyat miskin, pro-ekonomi kerakyatan, toh realitasnya: mereka duduk manis, berjas dan memakai parfum mahal pabrikan Amerika atau Eropa. Mobil-mobil mewah ratusan juta sampai miliaran rupiah dinaiki di terik Matahari. Semua kehidupan politikus hanya besar di mulut.

Pemerintah pun setali tiga uang.Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) atau sekarang ganti nama: bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,09 triliun, sebatas ‘ninabobok’ bagi masyarakat agar tak terlalu protes, karena kenaikan harga BBM. Tapi perilaku boros dalam anggaran terus dilakukan. Kunjungan kerja ke daerah, menteri selalu tidur di hotel mewah, bahkan seorang menteri harus menyewa hampir Rp1 miliar untuk pesawat khusus ke daerah selama tiga hari.

Padahal, di sana sang menteri hanya pidato dan menyerahkan bantuan secara simbolis. Ada pula, menteri yang di sela-sela kunker, sekaligus mengadakan acara organisasi yang ternyata milik partai tertentu. Ya aji mumpung, begitulah. Kalau setiap kementerian/lembaga berhemat hingga Rp1miliar, misalnya, kenaikan BBM bisa saja tak perlu. Sekarang tinggal, para menteri itu berani atau tidak memotong anggaran!

Anggaran BLSM itu untuk 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) senilai Rp 150.000 per kartu keluarga dan akan diberikan selama enam bulan. Selain itu, pemerintah menyiapkan program keluarga harapan (PKH) untuk 1,56 juta RTS selama sembilan bulan, dengan nilai Rp1,9 juta per RTS per tahun. Pemerintah juga memberikan bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk 28.300 desa sebesar Rp7,9 triliun. Masing-masing desa akan menerima sebesar Rp250 juta. Total dana kompensasi kenaikan BBM tetap sebesar Rp25,6 triliun.

Namun apakah itu tepat? Itu masih debatable, tapi moga-moga saja uang ke daerah itu benar adanya, bukan disunat sana-sini.

Secara logika, memang orang akan merasa nyaman diberi uang selama enam bulan. Tapi apakah setelah bulan ketujuh dan berikutnya, mereka bisa beradaptasi dengan kondisi kenaikan harga BBM.

Saya pikir itu tidak, karena akan banyak perubahan: inflasi meroket bahkan bisa PHK, karena pengusaha tak mampu menutupi biaya operasional, misalnya. Pertimbangan BLSM ini sebatas jangka pendek dan itu sangat riskan sekali bagi ekonomi rakyat. Secara statistik itu benar, tapi secara kehidupan itu semua tak berlaku.

Artinya drama politik parlemen akan terjadi lagi di bulan-bulan mendatang, karena kondisi ICP per Februari 2012 sudah mencapai US$122 per barel. Makanya, dilihat apakah April hingga Juni, mengalamai kenaikan atau justru penurunan?

Memang bila dirata-rata selama enam bulan terakhir (September 2011-Februari 2012) baru sekitar US$113 per barel, yang baru naik sekitar 8,4 persen dari asumsi ICP yang ditetapkan sebesar US$105 per barel. Harga BBM boleh naik, jika selama enam bulan terakhir harga ICP sudah mencapai sekitar US$120 per barel. Sekarang BBM tak jadi naik, tapi kenaikan itu pasti terjadi.

Semua tinggal menunggu waktu kapan ‘bom’ itu akan meledak. Dan sekali lagi, rakyat, mahasiswa, dan ormas-ormas bakal turun ke jalan dan drama parlemen akan kembali diputar.

*(Dimuat di Harian Jurnal Nasional, Selasa (3/4/2012))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s