Duh, Sepinya Kerja “Rumah Rakyat” Jakarta

MENGINJAK lobi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sejak Selasa (8/5), tidak begitu terasa ada aktivitas kerja. Bagi masyarakat yang baru kali pertama datang tentu akan bingung, karena memang selama ini tak pernah ada pengumuman agenda rapat dewan.

Hal sama juga terlihat pada Rabu (9/5). Sejak Senin (7/5) malam, hampir sebagian besar anggota dewan melawat ke beberapa daerah agenda rutin kunjungan kerja. Mereka terbagi-bagi sesuai dengan komisi masing-masing.

Komisi A berkunjung ke Pemprov Jawa Barat, Komisi B dan Komisi C ke Pemprov Bali dan DPRD Bali, Komisi D ke Pemprov Nusa Tenggara Barat, Komisi E ke Pemprov Riau. Lawatan itu terhitung selama tiga hari. Dan Rabu ini adalah hari terakhir. Tapi tidak banyak orang yang tahu agenda kunker ini, karena ketidakjelasan agenda dewan.

Selasa itu, saya menjumpai beberapa office boy (OB) yang keluar masuk ruangan. Saya sempat berbincang dengan seorang perempuan, pesuruh (OB) yang ada di ruangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Saat itu, dirinya sedang duduk berdua di depan pintu, dengan salah seorang staf perempuan di Fraksi PAN-PKB, yang memang bersebelahan.

“Kok sepi sekali,” tanya saya.

“Pada keluar kota ada acara kunjungan kerja,” kata staf perempuan itu. Tapi dirinya tak tahu pada pergi ke mana anggota Fraksi PAN-PKB, yang hanya berjumlah empat orang.

Pesuruh di F-PDIP sebetulnya tahu para anggota dewan pada keluar kota, tapi dirinya tak berani bilang karena takut salah. Ia sempat mengoreksi saya ketika tanya apakah benar ada kunker ke Manado? “Kalau itu, setahu saya enggak ada,” katanya.

Staf Fraksi PAN-PKB itu sempat bercerita bahwa selama dirinya bekerja di situ, tak pernah jelas kemana perginya anggota fraksi. “Berbeda dengan yang periode sebelum ini, kalau mau pergi selalu bilang,” katanya.

Saya kemudian ke lorong ruangan rapat Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan dan Komisi B terkait perindustrian dan perdagangan.

Ketika saya hendak membuka ruang rapat Komisi B, seorang pegawai negeri sipil di bawah Sekretariat Dewan DPRD menegur agar tidak membuka pintu. “Lagi ada rapat internal,” ujarnya. Tapi dia tidak tahu berapa jumlah anggota komisi. Bukankah, komisi ini ada kunker ke Bali?

Sementara di Komisi A, ruangan terkunci rapat. Hal sama di Komisi C dan E, sedangkan di Komisi D, terbuka tapi hanya ada staf komisi. “Agenda rapat minggu ini tidak ada karena ada kunker, mungkin adanya mulai minggu besok,” ujar staf Komisi D, yang enggan disebutkan namanya.

Di luar agenda kunker, ruangan rapat pun terbiasa terkunci. Bahkan kalau terbuka, jarang sekali tampak anggota dewan. Yang ada hanyalah staf yang bermain komputer atau membaca koran. Dan biasanya pegawai yang ada di komisi hanya bilang, “Coba cek di ruangan fraksi.”

Karena kekosongan seperti itu, beberapa waktu lalu, bahkan sempat ada wartawan yang memanfaatkan saluran telepon komisi untuk berkomunikasi. Aneh.

Kepala Humas DPRD DKI Wawan Setiawan mengakui kenyataan bahwa agenda rapat atau kegiatan di DPRD memang kurang transparan. “Tapi itu bisa ditanyakan ke masing-masing komisi atau ke saya,” kata Wawan.

“Kenapa tidak dicantumkan di website DPRD, seperti halnya di DPR?” tanya saya. Ia mengatakan, alamat website dewan masih non-aktif, karena sedang diperbaiki. Ia sependapat dengan usulan saya yang agenda rutin dewan harus tertera di website.

Kok belum diperbaiki anggarannya kan sampai Rp200 juta?  Wawan mengatakan, sedang dalam proses perbaikan. Apalagi, anggaran tersebut baru dialokasikan pada tahun 2012.

Anggota Komisi E dari Fraksi PAN, Wanda Hamidah sudah lama memprotes ketidakjelasan rapat di komisinya. Tapi, lagi-lagi ketua komisinya tak pernah merespon. Begitu pula rekannya Ribkoh Abriani dari Fraksi PKS, yang mengeluhkan hal serupa.

Ketika saya bertemu di ruangan kerja Wakil DPRD Triwisaksana, Senin kemarin, Ribkoh malah meminta saya menanyakan hal itu ke ketua Komisi E Firmansyah, dari Fraksi Demokrat. “Bagaimana hasil pertemuan antara Komisi E dan Dinas Pendidikan terkait Cerita Bang Maman dari Kalipasir? Ribkoh mengatakan tidak tahu kalau ada agenda pertemuan itu. “Saya tidak tahu,” katanya.

Dua pekan sebelumnya, saya sempat berbincanng dengan Firmansyah bahwa pihaknya akan memanggil Disdik terkait cerita tidak etis itu. Ketika masih bersama Ribkoh, saya kemudian konfirmasi ke Firmansyah. Jawabannya, “Jadwal rapatnya tergeser dengan agenda rapat-rapat yang telah dijadwalkan Bamus (Badan Musyawarah) dan sekarang jadwal kunjungan kerja. Kami komitmen untuk mengadakan rapat dengan Disdik,”ujarnya via pesan pendek. Pesan itu saya sampaikan ke Ribkoh, dan ia hanya senyum-senyum saja.

Terkait sepinya kegiatan di DPRD, Wanda mengatakan,”Saya menyesalkan keadaan yang sudah lama terjadi. Harusnya Ketua DPRD (Ferrial Sofyan) membuat mekanisme absensi yang bisa secara terbuka dipantau publik,” ujarnya melalui pesan pendek.

“Agar bisa mengukur kinerja dewan, dan memberi teguran pimpinan-pimpinan komisi maupun dewan yang malas melakukan rapat kerja,” kata Wanda.

Bagaimana dengan fungsi Badan Kehormatan? “Tidak berfungsi,” ujarnya, “Media kontrolnya tidak ada.” Ia mengaku sering menggunakan jejaring media sosial untuk melaporkan  kinerja dirinya pada konstituen. “Yang seharusnya tidak perlu jika ada media kontrol yang formal yang bisa diakses rakyat,” katanya.

Boy Bernadi Sadikin, anggota Komisi D Fraksi PDIP, juga merasakan tak jauh beda di komisinya. Meskipun, belakangan hari komisinya ada agenda kegiatan.

Ia setuju adanya keterbukaan informasi terhadap agenda-agenda kegiatan dewan. “Sekarang kan jamannya tekonologi informasi, seharusnya (agenda rapat) bisa dilihat melalui situs DPRD,” ujarnya.

Ketidakjelasan agenda dewan, tentu tidak jelas pula kehadiran anggota. Bagaimana sebetulnya? Wawan mengatakan, Sekretariat Dewan tidak bisa mengontrol kehadiran anggota karena hal itu ada di masing-masing fraksi. Ia setuju perlu diadakan mesin elektronik sebagai bukti kehadiran dewan.

“Mesin absensi itu bagus, seperti kita (PNS) ini kan selalu absen setiap pagi dan sore,” katanya. Menurutnya, masalah ketidakhadiran itu bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD.

Terkait kehadiran, Boy mengatakan, dirinya selalu hadir ke DPRD. Namun karena menjelang Pemilukada, ia sibuk mengurusi pasangan calon diusung partainya. “Saya lagi sibuk mengurusi Jokowi-Ahok, hari ini saya juga belum ke DPRD,” kata anak dari Gubernur Jakarta Ali Sadikin itu. Padahal saya menelepon dirinya sekitar pukul 17.00.

Ia mengatakan, sebetulnya di F-PDIP sudah menerapkan absensi setiap hari. “Itu juga diminta oleh DPD/DPP PDIP sebagai bahan koreksi. Kalau ada yang blong, tidak masuk sama sekali, pasti ditegur,” katanya.

Barangkali F-PDIP memiliki aturan absensi seperti itu kepada anggotanya. Tapi bagaimana publik bisa mengetahuinya? Toh, kenyataannya di luar acara kunker, tetap saja gedung DPRD selalu kosong dari rapat. Berbeda sekali dengan di DPR, yang dalam sepekan, ada rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Bahkan dari pagi sampai malam. Bahkan, agenda rapat paripurna DPRD seringkali diundur atau batal, jika perwakilan dari pemerintah hanya seorang wakil gubernur. Itu sudah seringkali terjadi. Itulah wajah “rumah rakyat” DPRD DKI Jakarta…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s