Jer Basuki Mawa Bea Dunia Politik Pilkada

“JER basuki mawa bea,” pepatah Jawa itu benar-benar diterapkan di dalam tubuh partai politik di Indonesia. Bahwa segala sesuatu itu membutuhkan biaya, bahkan untuk menjadi kepala daerah mulai tingkat gubernur, bupati, atau walikota.

Perkara itu bukan rahasia umum lagi, bahkan ada calon bupati yang rela mengeluarkan sampai Rp1 miliar hanya untuk menang Pilkada Bojonegoro tahun 2008. Temuan itu diungkap oleh Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (22/5).

Saat itu, Siti melakukan penelitian di enam pilkada kabupaten serentak digelar di Jawa Timur pada tahun 2008. Dalam penelitiannya, ia mengatakan, para calon mengeluarkan uang yang begitu besar untuk diserahkan kepada partai politik. “Hampir semua partai begitu. Itu bukan rahasia umum lagi dan besaran nominalnya bertahap,” katanya.

Kuasa uang ini juga tak lepas di perhelatan Pilkada Bekasi yang bakal digelar 16 Desember 2012. Partai-partai yang mengusung calon walikota dan wakil walikota Bekasi saat ini mulai menjaring para calonnya. Salah satunya, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai moncong putih sejauh ini sudah menjaring tujuh calon. Pendaftaran akan ditutup akhir pekan ini. Menariknya, sebuah koran nasional terbitan Jakarta, Sabtu (19/5) menulis bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota PDI-P harus menyetorkan Rp10 juta. Bahkan, nilai itu bisa bertambah bila dalam pelaksanaan survei biaya tersebut tidak mencukupi.

Benarkah seperti itu proses seleksi di PDI-P Bekasi? Sekretaris Umum DPC PDIP Bekasi Tumai membantah bahwa para calon yang berniat maju harus membayar. “Bukan begitu, itu (Rp10 juta) biaya patungan untuk survei,” kata Tumai saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (22/5).

Tumai mengatakan, untuk survei para calon, tentunya membutuhkan dana karena partainya tidak memiliki uang untuk mensurvei sendiri. Makanya, biaya survei dibebankan kepada para calon yang bersangkutan.

Perhitungan biaya, katanya, sekitar Rp140-160 juta. Misalnya, jika sampai akhir pekan ini ada sebanyak tujuh calon yang lolos seleksi, berarti setiap calon mendapatkan beban sekitar Rp20 juta. Lembaga survei yang dilibatkan, katanya, adalah Lembaga Indobarometer atau Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Sebetulnya ini wajar untuk memikul itu. Kalau nanti partai yang melakukan survei dikiranya akal-akalan,” katanya. Ia menilai hal ini bukan untuk memberatkan para calon, justru partainya memiliki prinsip tidak membebani para calon. “Semua gotong-royong,” ujarnya.

Diklarifikasi terpisah Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari membenarkan bahwa memang ada biaya survei yang dibebankan para calon. Tapi dirinya tidak tahu jumlah pastinya karena tiap daerah berbeda-beda tergantung jumlah kandidat.

“Keputusan rekomendasi dari DPP PDI-P memang biaya survei ditanggung semua oleh kandidat. Ini partisipatoris, gotong-royong,” kata Ketua Departeman Kaderisasi, Keanggotaan dan Rekrutmen DPP PDI-P tersebut dalam pesan pendek.

Menurutnya, proses seleksi terbuka bagi seluruh kandidat, adil, dan obyektif karena untuk biaya survei. Lagipula, katanya, uang tersebut adalah biaya operasional. “Bukan upeti untuk memperkaya diri pengurus partai,” katanya.

Menurutnya, biaya politik tersebut masih dalam batas kewajaran yang tidak sampai Rp100 juta. “Ngomong-ngomong apa ada yang gratis? Parpol bukan lembaga bank, ya gotong-royong dong. Termasuk dari kandidat,” katanya.

“Jer basuki mawa bea, semua membutuhkan biaya. Masak mau jadi bupati tidak keluar modal?” katanya.

Namun demikian, Siti menilai pemakaian lembaga survei tersebut hanya sekedar pengesahan (endorsement) bahwa calon-calon tersebut memiliki elektabilitas (keterpilihan) dan kepopuleran yang tinggi.

Justru, apa yang dilakukan partai seperti itu, katanya, tidak baik bagi proses demokrasi pilkada. Ia menyadari bahwa selama penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah, begitu banyak uang yang dikeluarkan para calon.

Ia khawatir dengan proses pilkada yang selalu mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dikarenakan, katanya, saat menjabat nanti calon yang bersangkutan lebih fokus mencari cara untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. “Itu akan ada korelasi pasti,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s