Jokowi dan Lelang Jabatan: Sebuah Antiklimaks!

TAK PERNAH ada pelantikan jabatan di era gubernur Jakarta sebelumnya, yang mendapatkan label rekor MURI. Biasanya, pelantikan berlangsung dalam ruangan tanpa embel-embel lainnya. Tapi kali ini, pelantikan para pejabat setingkat lurah dan camat di Jakarta itu berlangsung meriah di halaman Balaikota DKI Jakarta.

Jokowi-Ahok mendobrak budaya birokrasi yang cenderung korup dengan proses lelang jabatan. Ini diharapkan muncul sosok yang ulet, bersih, dan tegas. Dan lelang jabatan tersebut, sebuah ketegasan bahwa posisi lurah dan camat merupakan ujung tombak keberhasilan Jokowi-Ahok.

Sebuah rahasia umum jika kebanyakan masyarakat sering mengeluhkan adanya pungutan liar dan proses pelayanan yang lama. Pembuatan KTP yang harusnya gratis bisa mencapai ratusan ribu bila ditambah mengurus KK. Padahal biaya pengurusan KK paling besar Rp3.000 [1]. Belum waktunya yang bisa mencapai berbulan-bulan. Di masa Jokowi-Ahok ini sebagian sudah ada yang merasakan pelayanan yang lebih baik.Gerakan pemimpin baru Jakarta ini mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Media-media begitu terkesima, seolah-olah baru mendapatkan pemimpin yang “fresh from the oven”. Jokowi-Ahok menjadi antitesis pemimpin era sebelumnya yang dianggap galak, tak merakyat, priyagung, dan cenderung korup. Di masa pemilukada 2012, keduanya dihadap-hadapkan. Jokowi menjadi “media darling”, sementara Fauzi Bowo menjadi “media enemy”.

Memang harus diakui, sebagian besar masyarakat Jakarta menginginkan perubahan. Tidak sekedar dari jajaran birokrasi tapi juga dalam kebijakan publik. Masalah transportasi dan kependudukan, serta masalah sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tak mudah jika mengharapkan dari sosok pemimpin yang lama hidup dalam sebuah birokrasi. Dan, Jokowi-Ahok dianggap sebagai manusia yang “berpikir di luar kotak” birokrasi.

Langkah keduanya disambut gegap gempita media. Sejak masa kampanye ide-ide cemerlang didengungkan dan media membantu menyebarkannya. Ini juga terbantu dengan konsultan politik Jokowi-Ahok yang memang profesional.

Hingga enam bulan berjalan sebagai gubernur, wartawan terus memburu Jokowi. Apapun yang dilakukan Jokowi, tak pernah tak menjadi berita. Jokowi tersenyum pun menjadi berita. Itulah risikonya menjadi “media darling”. Dari satu sisi, media juga telah jatuh terlalu dalam untuk “membesarkan” dan “membela” Jokowi. Media tersungkur dalam mengkultuskan individu. Dan inilah eranya euforia politik Jokowi.

Jokowi menang juga berimbas dalam peliputan wartawan. Jokowi senang dengan media televisi. Wartawan di Balaikota semakin heterogen. Hampir kebanyakan wartawan terkonsentrasi di Balaikota atau Taman Suropati, rumah dinas Jokowi. Ini berbeda dengan era sebelumnya. Media televisi jarang bertandang ke Balaikota. Di era sekarang satu media bisa mengirimkan dua atau lebih  wartawan ke Balaikota. Satu wartawan untuk mengurusi ke mana Jokowi pergi, yang lainnya menjaga “kandang” untuk mendapatkan berita dari Ahok. Butuh ekstra untuk meliput di Balaikota saat ini, sebab sumber utama selalu mereka berdua. Jika tidak demikian berita Anda bisa dikatakan tidak laku.

Bagaimana dengan kepala dinas dan lainnya, sedikit media yang mengawali isu dari titik itu. Rasa beritanya sangat jauh berbeda bila Jokowi yang bersuara. Di sisi lain, bila ada media yang mencoba “investigasi” atau mencari sisi lain pemberitaan yang sedikit mengritik, sebagian wartawan atau sekelompok pembela Jokowi menilai “Ada apa dengan wartawan itu, kok lain beritanya? Kok cari-cari kesalahan, Jokowi-Ahok orangnya baik kok? Siapa di balik agenda dia?” Atau tengoklah komentar-komentar pembaca di media Detik.com, bila ada yang mengritik Jokowi, si pemberi komentar langsung di-bully oleh pembaca lainnya yang mendukung Jokowi. Jangan harap Anda mengritik Jokowi karena dia sedang dalam masa puncaknya. Justru kritikan terhadap dirinya dan Ahok, akan menjadi bumerang kita sendiri. Dianggap ini dan itu. Padahal era demokrasi (katanya sih) boleh berbeda pandangan asal kritik itu memberikan peringatan agar pemimpinnya tak terjerumus.

Sampai kapan era media darling ini selesai? Itu tergantung dari media-media yang memang ingin menghentikannya. Apalagi media juga punya kepentingan terhadap keduanya. Ada semacam simbiosis mutualisme. Untuk media online, berita Jokowi menjadi berita terpopuler dan banyak pengagumnya, sehingga menambah pengunjung/klikers. Semakin banyak klikers artinya media online tersebut memiliki keunggulan di hadapan para pengiklan.

Usaha dan upaya Jokowi-Ahok sungguh seperti orang bermain bola. Keduanya bermain apik: dribel yang cantik, umpan-umpan yang menawan di depan gawang, sundulan yang mengancam gawang lain, tapi semakin lama kok semakin “membosankan”. Seperti halnya permainan tika-tiki Spanyol yang selalu begitu saja sehingga penonton bola sudah hafal langkahnya.

Titik antiklimaks yang saya rasakan adalah ketika lelang jabatan tesebut. Dalam logika awam seperti saya, sebuah lelang artinya diambil yang paling baik rangkingnya. Jokowi mahfum pembukaan lelang jabatan artinya tidak ada pemilihan jabatan didasarkan pada loyalitas atau kedekatan perseorangan, tapi melalui sistem meritokrasi. Sebagian PNS Balaikota, yang merasa memiliki kemampuan dan intelektual bagus pasti tergiur dengan tawaran itu. Kapan lagi bisa naik jabatan, bukan?

Proses lelang itu pun berlangsung. Semua disaring dengan beberapa tahapan, sampai kemudian didapat ratusan orang. Untuk camat hanya dibutuhkan 44 orang terbaik sementara lurah sebanyak 267 orang. [2] Dari hasil seleksi khusus untuk camat, nilai tertinggi diraih oleh Camat Gambir Bayu Meghantara dengan nilai 276,58 dan di urutan ke 44 diisi oleh Ali Maulana Hakim, Wakil Camat Tambora dengan nilai 222,12.

Pelantikan tersebut rencananya akan dilakukan pada hari ulang tahun Jakarta. Sayangnya, pelantikan tertunda. Media hampir lupa dengan rencana pelantikan itu, sampai kemudian ada yang menaikkan berita di online. Pemprov mengatakan akan melakukan uji publik terlebih dahulu. Ahok mengatakan ada kejutannya. Masa uji publik tersebut masyarakat bisa merespon dengan mengirimkan email ke bkdprov@jakarta.go.id, untuk menilai apakah yang terseleksi layak jadi lurah atau camat.

Seorang pejabat di jajaran pemprov mengatakan kepada saya bahwa ada walikota yang tak sepakat dengan hasil rangking terbaik, sehingga dilakukan penundaan tersebut. Sebab, menurut walikota, camat-camat inkumben yang nilainya rendah di luar 44 teratas, di masa jabatannya sebelumnya terbilang bagus. Walikota kemudian mengeluhkan hasil itu ke Jokowi-Ahok.

Uji publik pun dilakukan. Jokowi menanyai beberapa camat dan lurah. Semua berlangsung terbuka. Dan kemudian harinya, orang-orang terpilih itu dilantik dan disaksikan banyak orang.

Memang untuk memilih orang di posisi itu adalah prerogratif Jokowi-Ahok, bisa saja ada yang dilukir sana-sini. Tapi orang sudah terlanjur membacanya sebagai sebuah lelang jabatan: tak lain adalah sebuah kompetisi fair untuk meraihnya, bukan karena kedekatan dan penilain subjektif.

Sumber saya itu kemudian melanjutkan ceritanya, bahwa akan banyak camat inkumben yang menjabat lagi. Saya kemudian mengecek hasil seleksi tersebut dengan daftar yang sudah dilantik. Benar saja, 15 camat inkumben yang nilainya di luar 44 camat teratas masuk dalam pelantikan. [3]

Sementara dari daftar hasil seleksi camat (sebelum dilantik) malah ada yang terpental sebanya 15 orang pula. Tapi dari empat orang diantaranya diangkat ke jabatan lain yang masih eselon sama. Yaitu Bayu Meghantara (Camat Gambir) menjadi Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Isnawa Adji (Camat Tambora) menjadi Asisten Perekonomian Jakarta Barat, M. Anwar (Camat Senen) menjadi Asisten Perekonomian Jakart Selatan, Premi Lasari (Camat Pasar Rebo) menjadi kepala biro pemerintahan DKI Jakarta, dan Made Suarjaya (Komisi Informasi Provinsi) menjadi Sekretaris Dinas Kominfo DKI Jakarta. [4]

Proses yang hampir tiga bulan itu adalah menjadi sesuatu yang antiklimaks. Tapi media tak pernah menanyakan kepada Jokowi-Ahok. Padahal media sudah disajikan data yang terbuka lebar oleh Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta melalui situsnya: http://www.bkddki.jakarta.go.id. Dari sana seluruh proses seleksi dipaparkan, lengkap nilai yang diperoleh. Kita tinggal mencari urutan pertama hingga urutan ke-44.

Ini yang kemudian saya bilang tadi, wartawan “takut” dianggap berbeda beritanya dengan media lain, yang seolah-olah memiliki agenda tertentu. Atau disuruh kepentingan politik tertentu, padahal apa bedanya ketika dulu mengritik Foke, apakah memiliki kepentingan politik tertentu ketika mengritiknya?

Apa yang terjadi bagi saya ini memang bukanlah sebuah kesalahan fatal Jokowi-Ahok, tapi secara etika dan kejujuran, proses ini menyakitkan hati. Mau digugat seperti apa pun, Jokowi-Ahok tak salah. Saya hanya menyesalkan, bahwa sejak awal Jokowi-Ahok sudah berkata tentang perubahan untuk Jakarta Baru, sepertinya proses kali ini masih menunjukkan adanya warisan era sebelumnya yang bakal masih berlanjut.

Saya kemudian agak curiga dengan proses uji publik. Tahapan ini diadakan secara terbuka, semua orang bisa melihat bagaimana tanya jawab Jokowi-Ahok dengan calon camat atau lurah. Tapi sebetulnya masyarakat yang menyaksikan tontontan tersebut, juga media belum mengetahui peringkat dari camat atau lurah yang sudah jadi sebelumnya dan sudah dirilis BKD dalam situsnya.

Apakah proses uji publik ini sangat vital dan paling menentukan? Berapa persen tingkat menentukannya sehingga mengalahkan nilai rangking itu? Alasan apa sehingga beberapa orang yang masuk 44 teratas bisa dilepas ke tempat lain bukan menjadi camat, kemudian digantikan dengan camat inkumben. Padahal, camat-camat inkumben tersebut ternyata juga kalah nilainya dari peserta lainya seperti wakil camat, lurah, atau kepala seksi. Mengapa justru camat inkumben yang dipilih, bukan peserta lain, meski di luar 44 teratas, tapi memiliki nilai yang lebih bagus dari camat inkumben.

Tapi mencurigai tahapan uji publik sebagai “tahapan pengecoh”, malah akan dianggap buruk. Pendapat saya pasti akan dibalikkan dengan mengatakan bahwa “Loh mana bisa, Jokowi sudah terbuka begitu loh disaksikan banyak orang, masak main-main dengan proses lelang ini? Anda ini ngaco kok kelewatan!” Ya tidak apa-apa orang mengritik begitu.

Memang dalam proses seleksi ini tidak serta merta hanya nilai rangking menentukan, tapi ada seleksi satu lagi yaitu di tingkat badan pertimbangan jabatan (Baperjab). Tim ini rentan dengan sistem penilaian subjektif dan kedekatan.

Tim baperjab untuk lurah dan camat berbeda. Jika untuk camat, mereka terdiri atas Asisten Sekda bidang pemerintahan,  Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Provinsi, Walikota dan Sekretaris Daerah. Jika Lurah, tim baperjab tanpa melibatkan Sekretaris Daerah. Di tahap inilah, kemungkinan peserta yang memiliki rangking tinggi bisa tak lolos seleksi. Pertimbangan walikota sangat diperhatikan dan menentukan. Dan sebelum uji publik, tahap baperjab sudah dilakukan terlebih dulu. Makanya tahapan uji publik itu kemudian saya curigai sebagai “tahapan pengecoh”. Sebab, sehari setelah uji publik kemudian Jokowi melakukan pelantikan.

Begitulah, cerita yang dapat sayat sampaikan. Janganlah ini dikatakan sebagai black campaign terhadap Jokowi yang terus didengungkan menjadi calon presiden 2014. Silakan saja Jokowi maju capres, selama itu baik dan tidak meneruskan budaya KKN, saya mendukung. Sebuah kritikan bukan berarti kebencian terhadap orangnya. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang pas dalam kebijakan pemimpin itu, sehingga rakyatnya memiliki hak untuk menegur. Sekian.

Pejaten Timur, 8 Juli 2013

[1] lihat link berikut:

http://dki.kependudukancapil.go.id/index.php/forum/2-kependudukan/7816-tarif-pembuatan-kk-a-ktp-warga-pindahan-dr-daerah

[2] hasil seleksi bisa dilihat di sini: http://jakgov.jakarta.go.id/

[3]     Bondan Dyah Ekowati (Camat Menteng Jakarta Pusat) : 220,45
Satriadi Gunawan (Camat Kep. Seribu Selatan): 213,82
RM Amien Haji (Camat Pasar Minggu): 213,66
Rusdiyanto (Camat Penjaringan): 213,66
Agus Trijono (Camat Palmerah) : 213,56)
Jupan Royter Sahalatua (Camat Kelapa Gading) : 208,84
M. Efiskal (Camat Pademangaan Barat) : 207,68
Teguh Hendrawan (Camat Pulo Gadung) : 207,63
Eddy Suherman (Camat Tebet pindah ke Camat Kebayoran Baru) : 207,53
Wahyu Supriyatna (Camat Duren Sawit pindah ke Camat Pasar Rebo) : 207,49
Agus Irwanto (Camat Mampang Prapatan pindah ke Cam Kebayoran Lama) : 207,47
Syofian (Camat Jatinegara) : 207,44
Supriyono (Camat Tanjung Priok pindah ke Camat Cilincing) : 207.16
Asril Rizal (Camat Cempaka Putih pindah ke Camat Jagakarsa) : 207.28
Slamet Riyadi (Camat Kembangan) : 199.65

[4] Peserta yang terseleksi yang tak dilantik menjadi camat:
Ulin Nuha (Sekretaris Kecamatan Tanjung Priok) : 233,33
Wawan Budi Rohman (Sekretariat Kota Jakarta Selatan) :    233,18
Endang Sofyan (Lurah Cipinang Muara) : 232.97
Edy Suryaman (Lurah Gunung Sahari Selatan) : 228.31
Iwan Henry Wardhana (Kasi Sarpras Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota) : 226.91
Christian Tamora H. (Kasubbag Program & Anggaran Dinas Pertamanan Dan Pemakaman) : 226.77
Raja Mangiring Tamo P (Sekretaris Kecamatan Tebet) : 226.59
Eka Darmawan (Kabag TU & LH Sekretariat Kota Jakarta Timur): 226.54
Andi Firdaus (Kasubbag Kebakaran dan Bencana Biro Tata Pemerintahan) : 226.34
Ali Maulana Hakim (Wakil Camat Tambora Jakarta Barat) : 222.12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s