Jalan Soeharto

foto: andisn

MEMANG, “Apalah arti sebuah nama,” kata Sastrawan Inggris William Shakespeare. Tetapi, nama terkadang memiliki imej sosial tertentu bagi sebagian masyarakat.

Itulah yang terjadi hari-hari ini. Akhir pekan lalu, nama Soeharto mengemuka kembali. Ketika tim Panitia 17 mengusulkan agar nama Soeharto menjadi nama sebuah jalan, menggantikan Jalan Medan Merdeka Barat.

Tentu masing ingat bagaimana pertentangan lima tahun silam, ketika Presiden RI kedua itu dicalonkan sebagai pahlawan nasional. Sebagian kalangan menilai Soeharto tak pantas mendapatkan gelar itu, karena kekuasaan otoriternya selama 32 tahun. Namanya pun tak lolos dari daftar calon. Sosok berjuluk “The Smiling General” memang penuh kontroversial. Seolah-olah dirinya tak memiliki sisi baik, sehingga seluruh hidupnya dianggap aib bagi bangsa ini.

Sebetulnya Tim Panitia 17 itu dibentuk untuk menggodok nama Presiden RI pertama Sukarno dan Wakilnya Moh. Hatta sebagai nama jalan. Karena, di Indonesia belum ada nama jalan dari tokoh proklamator itu. Setelah dirembug, ternyata Jalan Medan Merdeka Utara (depan Istana Negara) dan Jalan Medan Merdeka Selatan (depan Balaikota dan Istana Wapres), cocok sebagai pilihan.

Tim yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bersepakat bahwa kedua tokoh besar itu patut untuk menggantikan nama jalan itu. “(Dua nama) ini kami sudah confirm,” kata Sekretaris Tim Panitia 17 Muhammad Yamin saat berbincang dengan HARIAN NASIONAL, kemarin siang.

Anggota tim tersebut diantaranya Sejarawan Anhar Gonggong, Sejarawan Taufik Abdullah, Moeryati Sudibyo, Adhyaksa Dault, Andrinof Chaniago dll. Namun, kontroversial itu muncul ketika anggota DPD DKI AM Fatwa mengusulkan jika Jalan Medan Merdeka Barat diganti dengan Soeharto dan Jalan Medan Merdeka Timur dengan Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta era 1966-1977.

Menurut Fatwa, di Jalan Medan Merdeka Barat itulah tempat kantor Soeharto lama selama di militer. Lalu, Ali Sadikin diusulkan karena pernah sebagai Menteri Perhubungan Laut. Usulan itu juga mendapatkan dukungan dari Politikus Gerindra Permadi. “Itu memang usul saya, Pak Permadi mendukung dengan alternatif Jalan Cendana saja. Tapi itu kan jalan kecil,” kata Fatwa saat dihubungi.

Fatwa sadar betul bahwa mengusulkan nama Soeharto bakal mendapatkan pertentangan. Tetapi dari segi kepemimpinan bangsa, katanya, Soeharto memiliki peranan dalam pembangunan Indonesia. “Kontroversial itu sudah dipertimbangkan, maka itu kami akhiri dengan rekonsiliasi dengan membangun monumen dengan nama jalan,” katanya.

Pada era Orde Baru, Fatwa mengatakan, dirinya juga termasuk salah satu orang yang dipenjara akibat masalah perbedaan politik dengan Soeharto. Ia juga termasuk dalam anggota Petisi 50 yang saat itu digagas oleh Ali Sadikin, Jenderal AH Nasution, mantan Kapolri Hoegeng dll. “Dari segi pribadi saya orang yang keras di era Soeharto. Saya dipenjara dan disiksa,” katanya.

Tapi, “Saya ingin mempelopori rekonsiliasi. Kita memang tidak boleh melupkan peristiwa itu (Orde Baru), tapi kita harus saling memaafkan,” katanya.

Sekretris Tim Panitia 17 Muhammad Yamin mengatakan, usulan Jalan Soeharto itu belum akhir. “Ini baru usulan beliau. Belum kami godok. Sebenarnya dari Tim Panitia 17 baru mengusulkan dua nama itu (Sukarno dan Hatta),” katanya.

Memang, kata Yamin, dari para anggota ada yang mengusulkan lain-lain untuk dua nama di Medan Merdeka Barat dan Timur itu. “Saya sendiri mengusulkan Moh Natsir dan Wilopo, yang lain mengusulkan lain,” katanya.

Yamin mengatakan, pihaknya berharap sebelum 10 November 2013, Jalan Sukarno dan Jalan Moh Hatta sudah ada. Tapi, perubahan nama itu ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, setelah mendapatkan hasil dari Panitia 17. Jika usulan sudah ada, Joko Widodo akan menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikarenakan secara administratif, jalan-jalan di lingkaran utama Istana Presiden perlu adanya Keputusan Presiden (Keppres).

Sejarawan muda juga Pemimpin Redaksi Majalah Historia Bonnie Triyana menilai perubahan nama itu lebih baik tidak perlu dilakukan. Sebaiknya, jalan yang mengelilingi lapangan Monumen Nasional itu tetap dengan nama sekarang. “Karena yang memberinama jalan itu adalah Sukarno,” kata Bonnie saat dihubungi.

Ia yakin bahwa Gubernur Jakarta Joko Widodo masih memiliki pemikiran lain untuk membuat penduduk Indonesia, khususnya Jakarta senang daripada sekedar mengubah nama jalan.

“Ada begitu banyak cara menghargai tokoh. Salah satunya dengan tidak mengubah nama jalan yang sudah dibuat Sukarno,” ujarnya. Ia mengatakan, tak perlu mengubah nama karena ingin menerima pujian karena diangap mengatasi persoalan masa lalu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s