Mengukur Keberadaan Penjara Anak

penjara anak
sumber: Harian Nasional

KASUS kecelakaan yang dialami AQJ alias Dul (13), anak bungsu musisi Ahmad Dhani menggulirkan berbagai perspektif hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpandangan bahwa kasus Dul lebih baik tidak diproses ke pengadilan.

Kalau pun dihukum, Dul tak perlu dipenjara lebih baik ditempatkan di panti rehabilitasi. KPAI mempertimbangkan aspek psikologis tumbuh kembang anak ke depan. Bahkan, KPAI berwacana lebih baik keberadaan penjara anak dibubarkan.

Wacana itu mengundang banyak pertanyaan, mengapa KPAI baru kali ini berbicara pembubaran penjara anak? Ketika kasus pidana anak-anak lainnya, yang bukan anak seorang tokoh terkenal atau selebritas, KPAI tak begitu berbicara banyak ke media.

Anggota KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menolak bila wacana itu disampaikan berbarengan dengan kasus AQJ. “Jauh-jauh hari sudah disampaikan, termasuk perubahan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11/2012),” ujar Asrorun, Senin (16/9) di Jakarta.

Ia mengatakan, kasus hukum pada anak berbeda penanganannya dengan kasus orang dewasa. Ia berdalih bahwa bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sebaiknya menggunakan sistem restorative justice (bersifat pemulihan), bukan retributive justice (bersifat pembalasan). Dengan restorative justice, kata dia, penyelesaian masalah dilakukan antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban.

“Seorang anak melakukan tindak pidana, tidak serta merta dilihat sebagai pelaku. Tapi dia juga seorang korban dari kondisi keluarga atau lingkungannya,” kata Asorun.

Ada pun berkaitan dengan penjara anak, ia memandang hal itu lebih bersifat pembalasan, bukan pembinaan pada anak. Ia mengatakan, dalam undang-undang sudah jelas disebutkan, adanya lembaga khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Kepala Humas Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengatakan, dalam ketentuan undang-undang masih mengatur adanya pidana anak. “Sepanjang itu masih ada, ya tetap ada penjara anak,” kata Akbar.

Menurut dia, penjara anak berbeda dengan yang lain, karena di dalamnya ada unsur pembinaan, seperti hak bersekolah mulai SD sampai SMA melalui tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM). “Kami punya konsep, lapas anak yang ramah anak,” kata Akbar. Sejauh ini, anak-anak yang masuk lapas karena kasus pencurian, narkotika, dan ada pula kasus pembunuhan.

Apakah hukum Indonesia mengatur sanksi kerja sosial bagi anak-anak ketimbang hukuman penjara? Menurut Akbar, hal itu memang bisa dilakukan, tapi saat ini belum bisa berjalan. “Siapa yang mengawasi,” katanya. Tapi, ada beberapa narapidana anak yang dimasukkan ke pondok pesantren atau panti rehabilitiasi karena pidana bersyarat. Untuk mengurangi jumlah narapidana anak, pihaknya juga mengeluarkan remisi. “Karena kami beharap anak tidak lama di penjara. Pendidikan terbaik untuk anak itu adalah keluarga,” katanya.

sumber: time-cepot-business.blogspot.com

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Samsul Ridwan mengatakan bagi anak-anak yang bermasalah hukum perlu mempertangungjawabkan perbuatannya di dalam lapas.

“Penjara anak masih diperlukan, tapi harus ada mekanisme lain. Ada sistem yang aman dan proses rehabilitasi yang lebih baik,” katanya. Ia menilai sebaiknya tidak terlalu latah dengan wacana pembubaran itu. Dikarenakan, kata dia, tidak setiap kasus pidana anak harus diselesaikan secara restorative justice.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai dalam kasus pidana anak, perlu melihat sisi korban. Jika suatu perbuatan menimbulkan korban jiwa, perlu ada ganti rugi baik secara materiil maupu immateriil. Menurut dia, yang agak susah adalah bagaimana mengembalikan kerugian immateriil itu.

“Untuk rasa keadilan bagi nyawa itu, dalam kompensasi penghukuman, itu berapa?” katanya. Hal itulah, katanya, masih diperlukan penjara sebagai bentuk pembelajaran atas perbuatan pidana seseorang.

Ia tidak sependapat dengan kasus yang diselesaikan cukup dengan menanggung biaya hidup keluarga korban. “Tapi juga ada penghukuman supaya yang bersangkutan mendapatkan pembelajaran. Bahwa risiko ini loh yang terjadi, jika berbuat seperti itu,” katanya.

Ia mengatakan, jika hukum tidak ditegakkan secara adil, akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat. Bisa memunculkan peniruan publik bahwa ada korban meninggal, ternyata tidak hukum pidana. “Orang akan beranggapan terhadap orang kaya yang menyantuni korban ternyata tidak hukum. Kalau orang miskin dihukum,” ujarnya.

“KPAI jangan melihat AQJ sebagai anak Ahmad Dhani, harus melihat secara keseluruhan. Bahwa sesuatu yang tidak bisa diganti dipertanggungjawabkan dengan tetap menjalani hukuman,” kata Muzakir.

Ia pun masih setuju dengan keberadaan penjara anak. “Di sini sifatnya pembelajaran. Keliru juga jika tidak ada penjara bagi anak. Itu justru mengkhawatirkan, nanti ada yang melakukan pidana, tidak ada penjatuhan pidana,” kata dia.

(Dimuat di HARIAN NASIONAL, 17 September 2013)

2 thoughts on “Mengukur Keberadaan Penjara Anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s